Kudeta Istana di Paraguay dan Masalah Negara

Kudeta istana telah terjadi di Paraguay. Sabtu, 23 Juni 2012, parlemen Paraguay menggulingkan Fernando Lugo, presiden yang terpilih secara demokratis. Parlemen yang didominasi oleh wakil-wakil oligarki Paraguay itu menilai bahwa Lugo telah gagal memenuhi kewajibannya dalam memelihara tertib sosial. 


Khas adab dan fatsun burjuis, kudeta itu menempuh jalur yang konstitusional.
Dasarnya “jelas.” Konstitusi Paraguay pasal 225 mengizinkan pemakzulan bila presiden dinilai menyalahgunakan jabatan atau melakukan kejahatan. Wakil-wakil oligarki menggunakan pasal itu pasca insiden berdarah konflik agraria 15 Juni, yang menewaskan 6 orang polisi dan 11 orang petani. Melalui pemungutan suara, parlemen menggulingkan Lugo dengan 39 suara pro dan 4 suara kontra. Benar-benar konstitusional!

Meniti Jalan Radikal

DISKUSI tiga tokoh komunis itu berlangsung alot. Hari itu, pada suatu siang Maret 1948, Paul de Groot, Musso, dan Soeripno bertemu di Praha, Cekoslovakia. De Groot merupakan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Belanda. Adapun dua nama terakhir tokoh komunis Indonesia.

Pertemuan itu dilakukan untuk merumuskan strategi baru gerakan komunis Indonesia. De Groot, dalam pertemuan itu, menghendaki Indonesia tetap menganut garis front rakyat yang lebih kooperatif. Adapun lawan diskusinya tak sependapat. Musso ingin komunis Indonesia memakai garis perjuangan radikal. Ia menolak gagasan rekannya dari Belanda itu, yang dinilai terlalu "lembek".

Diskusi juga melebar ke soal status hubungan Indonesia-Belanda. De Groot ingin hubungan dua negeri ini dalam kerangka persemakmuran, sedangkan Musso menginginkan kemerdekaan sepenuhnya. Jalan tengah akhirnya dicapai. Disepakati Belanda akan diberi keleluasaan di bidang ekonomi dan kebudayaan.